POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur  Hasanuddin Mas'ud, angkat bicara terkait insiden tertabraknya Jembatan Mahakam 1 pada Sabtu malam, 26 April 2025. Insiden ini merupakan kejadian ke-23 kalinya, dan kali ini menyebabkan tiang pancang jembatan mengalami pembengkokan.

Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menilai kejadian tersebut merupakan bentuk kelalaian dari pengelola Sungai Mahakam. Ia menyayangkan peristiwa ini terus berulang tanpa penanganan yang tegas.

“Kejadiannya selalu di luar jam pandu, kali ini terjadi pukul 11 malam. Ada indikasi kuat bahwa proses pengolongan dilakukan diam-diam, dan ini mengarah pada adanya oknum yang membekingi perusahaan. Tidak mungkin kapal berani melintas tanpa perlindungan jika tidak ada yang bermain di balik layar,” ujarnya, Rabu (30/4/2025).

Kekhawatiran warga meningkat seiring belum dimulainya pengerjaan vender yang sebelumnya hanyut akibat tabrakan tongkang bermuatan kayu pada 16 Februari 2025.

Padahal, anggaran untuk pembangunan ulang vender tersebut telah mencapai sekitar Rp35 miliar. Kondisi jembatan yang belum memiliki pelindung itu pun kembali dihantam tongkang dan langsung mengenai tiang pancang.

Sebagai langkah penanganan, DPRD telah menggelar RDP dengan pihak-pihak terkait. Salah satu hasilnya adalah kesepakatan untuk menutup sementara lalu lintas sungai guna memberi ruang bagi proses investigasi dan pengerjaan vender.

Terkait peran Pemerintah Provinsi Kaltim dalam pengelolaan lalu lintas di Sungai Mahakam, Hamas menyebut pihaknya tengah merancang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyusun regulasi baru.

“Secara prinsip, kami memahami pentingnya payung hukum yang lebih relevan. Saat ini yang ada adalah Perda Nomor 1 Tahun 1989, yang jelas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan perlu direvisi,” pungkasnya. (ADV)